Teka teki tabir terselubung siapa kandidat besar lengan berkuasa yang di gadang gadang akan menduduki dingklik Sekretaris Daerah (sekda) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kian mendekati titik terang.
Sabtu, 30 Januari harian Radar Bolmong mengangkat salah satu tema pemberitaan “Ashari segera di definitifkan” Memang beberapa bulan terakhir, isu ini terus bergulir, tensinya terbilang cukup tinggi, bersuhu panas dan menyesakkan, alasannya ialah selalu dijejalkan dalam perbincangan aparatur sipil negara khususnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Sabtu, 30 Januari harian Radar Bolmong mengangkat salah satu tema pemberitaan “Ashari segera di definitifkan” Memang beberapa bulan terakhir, isu ini terus bergulir, tensinya terbilang cukup tinggi, bersuhu panas dan menyesakkan, alasannya ialah selalu dijejalkan dalam perbincangan aparatur sipil negara khususnya yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Laku Oknum Pejabat
Awal dongeng setelah sekretaris tempat sebelumnya Drs Farid Asimin lengser dan turun tahta dari dingklik panasnya maka mau tidak mau Bupati Bolaang Mongondow diperhadapkan pada pilihan untuk segera mengisi kevakuman jabatan panglima ASN tersebut.
Tidak berselang usang lewat Surat Perintah Bupati Nomor 800 / B. 08 / BKD / 14. tertanggal 9 September 2015 kevakuman itu di jawab dengan menunjuk Drs Ashari Sugeha, bahwa Sekda terpilih selain melaksanakan kiprah dan fungsi sebagai kepala DPPKAD juga bertindak selaku pelaksana kiprah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Tidak berselang usang lewat Surat Perintah Bupati Nomor 800 / B. 08 / BKD / 14. tertanggal 9 September 2015 kevakuman itu di jawab dengan menunjuk Drs Ashari Sugeha, bahwa Sekda terpilih selain melaksanakan kiprah dan fungsi sebagai kepala DPPKAD juga bertindak selaku pelaksana kiprah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Namun di ujung lain keputusan bupati ini rupanya tidak memuaskan, mengundang ragam gelisah sejumlah oknum pejabat, aneka macam benih evaluasi yang cukup tendensius pun ditebarkan.
Parahnya, benih yang ditebar melebar kemana-mana yang tidak pada tempatnya serta tidak cocok dengan keadaan yang ada. Tepatnya sesudah mendengar secara seksama sejumlah alasan melingkar-lingkar itu, saya menangkap potret panggung darurat atas realitas kompetisi tidak sehat jabatan Sekretaris daerah.
Parahnya, benih yang ditebar melebar kemana-mana yang tidak pada tempatnya serta tidak cocok dengan keadaan yang ada. Tepatnya sesudah mendengar secara seksama sejumlah alasan melingkar-lingkar itu, saya menangkap potret panggung darurat atas realitas kompetisi tidak sehat jabatan Sekretaris daerah.
Patut di duga, mungkin karena jabatan Sekreatris Daerah masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) itulah menjadi sumbu pemicunya maka menyisakan ruang kosong yang cukup lapang bagi oknum pejabat untuk melaksanakan akrobatik bertanduk-tanduk ala ayam pendekar dikala berlaga di arena.
Mulanya saya tidak begitu tertarik menjadi pisau bedah menciutkan masalah ini, mengapa ?
Fenomena ini gampang di temukan pada setiap pertarungan manapun yang beraroma kompetisi. Namun lain soal kalau bentuk pertarungan yang digelar menggunakan role model black campaign (pembusukan) wah, ini situasi tidak elok yang tidak sanggup dilembagakan.
Takarannya sederhana, pilar argumentasinya yang di bangkit begitu rapuh, kurang padat berisi, bermutu jeroan yang lebih cocok dijadikan coto, serta menyerupai model kompetisi anak Taman Kanak-kanak yang baku rampas gula-gula lolipop.
Fenomena ini gampang di temukan pada setiap pertarungan manapun yang beraroma kompetisi. Namun lain soal kalau bentuk pertarungan yang digelar menggunakan role model black campaign (pembusukan) wah, ini situasi tidak elok yang tidak sanggup dilembagakan.
Takarannya sederhana, pilar argumentasinya yang di bangkit begitu rapuh, kurang padat berisi, bermutu jeroan yang lebih cocok dijadikan coto, serta menyerupai model kompetisi anak Taman Kanak-kanak yang baku rampas gula-gula lolipop.
Di akui, daya tarik jabatan sekretaris tempat cukup besar lengan berkuasa magnetnya, sangat sexy, menciptakan ngiler hingga menciptakan lisan ternganga di penuhi air liur.
Ada apa dengan jabatan sekretaris tempat sesungguhnya ? apalagi kalau bukan soal kewenangan di bidang pengelolaan keuangan tempat yang menjadi sasaran perburuannya.
Kekuasaan selaku koordinator pengelolaan keuangan tempat memang menempel dalam jabatan sekretaris daerah, namun patut disadari di balik kekuasaan itu, resiko aturan siap menanti di depan mata jikalau abai, lalai dan salah dalam mengeksekusi kewenangan yang dimiliki.
Contoh kasus dari apa yang disebutkan terakhir paling anyar menimpa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Ada apa dengan jabatan sekretaris tempat sesungguhnya ? apalagi kalau bukan soal kewenangan di bidang pengelolaan keuangan tempat yang menjadi sasaran perburuannya.
Kekuasaan selaku koordinator pengelolaan keuangan tempat memang menempel dalam jabatan sekretaris daerah, namun patut disadari di balik kekuasaan itu, resiko aturan siap menanti di depan mata jikalau abai, lalai dan salah dalam mengeksekusi kewenangan yang dimiliki.
Contoh kasus dari apa yang disebutkan terakhir paling anyar menimpa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Syarat Jabatan Sekretaris daerah
Banyak pejabat ASN terutama yang berpangkat golongan ruang IV.b ke atas sangat mengidam-idamkan suatu dikala nanti sanggup menapak karirnya di birokrasi mencapai tampuk tertinggi jabatan Sekretaris propinsi/daerah/kota.
Namun laris ini tidaklah mudah, jalan terjal akan di laluinya, butuh sesuatu yang luar biasa menyerupai jejaring komunikasi yang cukup baik dan besar lengan berkuasa dengan pemangku-pemangku kepentingan.
Keinginan itu boleh saja setinggi gunung ambang dan selebar danau mo’oat tapi seyogyanya juga pejabat yang berminat perlu juga mengetahui persis belakang layar untuk menjadi seorang Sekretaris tempat tersebut.
Namun laris ini tidaklah mudah, jalan terjal akan di laluinya, butuh sesuatu yang luar biasa menyerupai jejaring komunikasi yang cukup baik dan besar lengan berkuasa dengan pemangku-pemangku kepentingan.
Keinginan itu boleh saja setinggi gunung ambang dan selebar danau mo’oat tapi seyogyanya juga pejabat yang berminat perlu juga mengetahui persis belakang layar untuk menjadi seorang Sekretaris tempat tersebut.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 perihal Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota sanggup dijadikan acuan yang sempurna untuk mulai mencari tahu belakang layar menjadi Sekda ini.
Pasal 1 ayat 2 Permendagri tersebut menyebutkan persyaratan menjadi Sekda mencakup syarat Administratif dan syarat Wawasan Kebangsaan. Lebih tajam lagi dalam pasal 1 ayat 3 abjad b nya menyatakan 4 syarat administratif yaitu : a) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon ll.b yang berbeda; b) Sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat; 3) Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat : 4) Semua unsur evaluasi prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pasal 1 ayat 2 Permendagri tersebut menyebutkan persyaratan menjadi Sekda mencakup syarat Administratif dan syarat Wawasan Kebangsaan. Lebih tajam lagi dalam pasal 1 ayat 3 abjad b nya menyatakan 4 syarat administratif yaitu : a) Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural Eselon ll.b yang berbeda; b) Sekurang-kurangnya mempunyai ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau yang sederajat; 3) Berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah setempat : 4) Semua unsur evaluasi prestasi kerja (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Adapun soal syarat wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pandangan yang dimiliki Calon Sekretaris Daerah dalam mewujudkan persatuan dan kebhinekaan, yang mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan lokal atau Daerah meliputi Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri, Pengalaman sebagai pembicara/narasumber dalam seminar/lokakarya tingkat regional, Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Pokok-pokok pikiran strategis PoIitik Dalam Negeri.
Lewat analisis mendalam pada isi pesan Permendagri Nomor 5 ini, lantas sudahkah Drs Ashari Sugeha memenuhi syarat tersebut untuk menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ?
Dalam perspektif 4 syarat administratif maka terang tak di tabukan secara lugas terpenuhi, pernah menduduki 2 jabatan eselon II.b (Kepala Dinas Kehutanan dan DPPKAD), mengantongi ijazah sarjana S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Makassar, masih berusia 48 tahun, DP3 saya yakin bernilai cukup baik.
Dalam perspektif 4 syarat administratif maka terang tak di tabukan secara lugas terpenuhi, pernah menduduki 2 jabatan eselon II.b (Kepala Dinas Kehutanan dan DPPKAD), mengantongi ijazah sarjana S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Makassar, masih berusia 48 tahun, DP3 saya yakin bernilai cukup baik.
Menanjak pada persyaratan keduanya, wawasan kebangsaan. Untuk masalah ini gampang di jawab bahwa sepengetahuan saya, status Drs Ashari Sugeha hingga dikala ini ialah widyaswara bersertifikasi nasional.
Artinya pandangan-pandangan yang ada tali temalinya dengan kebangsaan sudah menjadi santapan dia dikala mengajar (tidak diragukan). Sayangnya Permendagri ini tidak menunjukkan ketegasan lebih detail soal jenis jabatan II.b yang harus di jabat.
Di atas semua itu sesungguhnya ada hal lain jauh lebih penting yang secara verbal tidak tercover dalam Permendagri Nomor 5 tersebut namun sanggup dijadikan materi pertimbangan bupati mengangkat pejabat Sekretaris Daerah.
Artinya pandangan-pandangan yang ada tali temalinya dengan kebangsaan sudah menjadi santapan dia dikala mengajar (tidak diragukan). Sayangnya Permendagri ini tidak menunjukkan ketegasan lebih detail soal jenis jabatan II.b yang harus di jabat.
Di atas semua itu sesungguhnya ada hal lain jauh lebih penting yang secara verbal tidak tercover dalam Permendagri Nomor 5 tersebut namun sanggup dijadikan materi pertimbangan bupati mengangkat pejabat Sekretaris Daerah.
Dalam pasal 6 ayat 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 perihal Pedoman Pengelolaan keuangan tempat disebutkan, Sekretaris Daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
Ini kata kuncinya, sehingga syarat untuk menjadi seorang Sekretaris Daerah seharusnya menerima perhiasan kata-kata bahwa pernah menjabat dua jabatan eselon II.b yang salah satunya ialah Kepala DPPKAD atau sebutan lain.
Akan sangat membantu sekali bagi bupati dalam urusan tata kelolah anggaran pendapatan dan belanja tempat jikalau posisi Sekretaris Daerahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mapan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Ini kata kuncinya, sehingga syarat untuk menjadi seorang Sekretaris Daerah seharusnya menerima perhiasan kata-kata bahwa pernah menjabat dua jabatan eselon II.b yang salah satunya ialah Kepala DPPKAD atau sebutan lain.
Akan sangat membantu sekali bagi bupati dalam urusan tata kelolah anggaran pendapatan dan belanja tempat jikalau posisi Sekretaris Daerahnya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup mapan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Jadi akan sangat mengada-ada dan janggal, jikalau seorang pejabat sekretaris tempat yang tidak mempunyai rekam jejak di bidang pengelolaan keuangan tempat ujug-ujugnya bertindak selaku koordinator.
Jika kemudian Bupati Bolaang Mongondow Salihi B. Mokodongan sampai mengusulkan dan mengangkat Drs Ashari Sugeha menjadi seorang Sekretaris Daerah, berdasarkan cara pandang perundangan tak terbantahkan lagi cukup sah dan meyakinkan serta layak untuk dilakukan sebagaimana di uraikan tadi.
Jika kemudian Bupati Bolaang Mongondow Salihi B. Mokodongan sampai mengusulkan dan mengangkat Drs Ashari Sugeha menjadi seorang Sekretaris Daerah, berdasarkan cara pandang perundangan tak terbantahkan lagi cukup sah dan meyakinkan serta layak untuk dilakukan sebagaimana di uraikan tadi.
Terakhir, sejatinya tidak perlu di perdebatkan lagi kebijakan Bupati Bolaang Mongondow untuk mengangkat Drs Ashari Sugeha menjadi Sekretaris Daerah yang definitif. Pijakan kajian pertimbangannya cukup kokoh dari segala sudut pandang, ini pilihan terbaik.
Dan supaya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow Salihi B.Mokodongan,Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanni Tuuk, dan Sekretaris Daerah Drs Ashari Sugeha ke depannya menjadi solusi dan resolusi bagi kehidupan konkret masyarakat Bolaang Mongondow.
Dan supaya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Bolaang Mongondow Salihi B.Mokodongan,Wakil Bupati Bolaang Mongondow Yanni Tuuk, dan Sekretaris Daerah Drs Ashari Sugeha ke depannya menjadi solusi dan resolusi bagi kehidupan konkret masyarakat Bolaang Mongondow.
0 Response to "SYARAT WAJIB MENJADI SEKRETARIS DAERAH"
Posting Komentar