Tidak menutup mata fenomena ini selalu berulang terjadi hingga mengguncang urat tawa saya ketika melihat lagak pejabat yang terdampak gertakan.
Seolah menghidupkan cara kerja teroris itu tumbuh subur di negeri ini yang kerap mengancam. Namun lucunya ketika bersamaan justru dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dibumihanguskan tanpa kata maaf.
Terkait itu, sejauh yang diketahui gertakan masih dijunjung tinggi dan dianggap jurus lapangan paling ampuh untuk melumpuhkan nyali sasaran sasaran secara telak.
Tidak peduli apakah di ranah legislatif dan eksekutif, kedua forum ini secara bergantian kerap mengumbar gertakan hingga tingkat paling parah walau itu sepintas cuma “loleke” (baca bercanda).
Fenomena Soal Gertakan
Secara ilmiah para andal menjabarkan, gertak berafiliasi dengan kepentingan tertentu untuk mendapat sesuatu. Penjelasan ini akan menjadi masuk akal sehat bila terbukti kepentingan di maksud sudah terpenuhi sesuai keinginan
Jadi, gertak itu hanyalah sebuah kata generik yang mengandung tipu tipu muslihat dan belum tentu memiliki kekuatan pendukung dibelakangnya untuk proses pembuktian.
Namun ada juga gertakan yang bukan isapan jempol dan lucu-lucuan saja sekedar periuh di lantai bursa media.
Lihat saja di kabupaten tetangga, Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, tanpa mukadimah guyuran gertakan selalu saja berseliweran di atas atap kantor satuan kerja perangkat kawasan dan DPRD
Menarik untuk disimak sepak terjang kedua bupati tersebut alasannya yaitu mirip dengan polah tingkah Gubernur DKI Jakarta “Ahok” dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Seolah Bolaang Mongondow Raya mendapat kiriman Ahok dan Tri Rismaharini, anti gertak mirip seekor singa yang siap mencabik-cabik mangsanya.
Soal keberanian mereka tidak diragukan lagi, selalu saja ada hal gres dan absurd serta tidak biasa yang mereka lakukan.
Berhadap-hadapan dengan forum legislatif dengan tudingan miring itu sudah biasa mereka lakukan dan tidak sanggup dihitung dengan jari lagi.
Apalagi bila cuma menggertak dengan mutasi pejabat SKPD, tak ditabukan sudah menjadi sajian santapan setiap hari mereka.
Saya tidak tahu jenis nutrisi penguat nyali mirip apa yang dikonsumsi dua kepala kawasan ini sehingga berani melabrak kawan kerjanya DPRD.
Atas semua fenomena yang terjadi di dua kabupaten ini, saya mau katakan unik dan sangat inspiratif bagi pengusung pedoman perubahan.
Alasannya, taktik kompromi yang seyogyanya menjadi ciri khas model politik Indonesia guna meredam isu panas yang meletihkan, diabaikan begitu saja.
Seolah-olah memberitahukan ke masyarakat, inilah dadaku dan anda tidak sia-sia menentukan saya sebagai bupati periode kedua.
Di titik kunci ini bahaya pemakzulan forum legislatif pada mereka berdua menanti tapi rupanya itu disadari sebagai proses yang panjang dan sulit dilakukan kata mantan ketua MK Prof. Mahfud MD dalam situs sindonews.com “impeachment itu supersulit”
Fenomena Mutasi Pejabat
Kicau gertak menggertak oleh bupati/walikota dan oknum DPRD tidak luput juga daya jelajahnya hinggap di kalangan pejabat PNS hingga terasa menciptakan kepala dan bokong gatal-gatal.
Kebijaksanaan seorang pemimpin itu tidak tampak di sana, malah justru berkesan musuh turun-temurun yang setiap masalah harus diselesaikan lewat pertarungan kata-kata.
Tak sanggup di pungkiri ada oknum pejabat pns pemerintahan yang bebal dan suka “baterek” dan perlu diberi titik tekan yang keras, namun bukan berarti semua PNS harus diberi perlakuan yang sama.
Dalam banyak segi, profesi PNS itu sangat paradox, berpengaruh dan penting tetapi sekaligus sangat lemah.
Saya katakan begitu penting dan kuatnya alasannya yaitu PNS disumpah dan merupakan hasil dari proses seleksi ribuan orang. Namun, di sisi lain jawaban grand design organisasi serta aturan, menciptakan posisi PNS juga lemah.
Anggapan itu sangat terperinci bila dicermati dalam jenjang karier PNS yang selalu dikaitkan dengan lamanya berdinas, pun urusan kesejahteraan PNS sangat terkait bersahabat dengan jabatan.
Imbasnya, para pejabat paling takut akan tiarap dengan kabar pencopotan, mutasi pejabat dan non-job, seakan-akan dunia selesai zaman dan langit runtuh esok hari ketika tidak lagi memegang suatu jabatan.
Menurut cara pandang John C. Maxwell lewat 21 teori kepemimpinan, bahwa aparatur yang mengagung-agungkan karier dan jabatannya sanggup membelenggu masa depan suatu bangsa.
Sebab, ini tipikal pimpinan kelas rendahan yang cuma diakui keberadaannya alasannya yaitu ia pemegang SK (surat keputusan). Kesetiaan yang mereka tunjukan cuma sekelas tahi kambing, akan tolong-menolong ketika tidak terkena mutasi pejabat, namun cerai berai ketika mereka tersungkur alasannya yaitu jabatan itu lepas.
Akibatnya muncul ungkapan asal bapak/ibu bahagia yang kerap dijadikan penuntun untuk bekerja.
Ini akan menjadi keributan besar manakala angin buritan yang dihembuskan sang kapten menghendaki adanya perubahan haluan kapal.
Solusi Biar Jabatan Tidak Hilang
Masalahnya tidak sepele juga, alhasil ketika seorang PNS dituntun oleh kitab asal bapak/ibu senang maka membuka ruang terjadinya korupsi berjamaah dengan menyelewengkan aturan.
Padahal selaku pejabat intinya mereka yaitu singa Afrika yang berakal kolam kancil namun sayangnya bermental kambing, digertak sedikit saja eksklusif mengembik, mengabulkan semua undangan tak wajar.
Mereka patuh alasannya yaitu takut kehilangan jabatan maka buah simalakama muncul antara memenuhi kepentingan dan menjaga integritas pribadi.
Baca juga
Kumpulan Inovasi Daerah Thomas Alva Edison
Namun ada juga gertakan yang bukan isapan jempol dan lucu-lucuan saja sekedar periuh di lantai bursa media.
Lihat saja di kabupaten tetangga, Kab. Bolaang Mongondow Timur dan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, tanpa mukadimah guyuran gertakan selalu saja berseliweran di atas atap kantor satuan kerja perangkat kawasan dan DPRD
Menarik untuk disimak sepak terjang kedua bupati tersebut alasannya yaitu mirip dengan polah tingkah Gubernur DKI Jakarta “Ahok” dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Seolah Bolaang Mongondow Raya mendapat kiriman Ahok dan Tri Rismaharini, anti gertak mirip seekor singa yang siap mencabik-cabik mangsanya.
Soal keberanian mereka tidak diragukan lagi, selalu saja ada hal gres dan absurd serta tidak biasa yang mereka lakukan.
Berhadap-hadapan dengan forum legislatif dengan tudingan miring itu sudah biasa mereka lakukan dan tidak sanggup dihitung dengan jari lagi.
Apalagi bila cuma menggertak dengan mutasi pejabat SKPD, tak ditabukan sudah menjadi sajian santapan setiap hari mereka.
Saya tidak tahu jenis nutrisi penguat nyali mirip apa yang dikonsumsi dua kepala kawasan ini sehingga berani melabrak kawan kerjanya DPRD.
Atas semua fenomena yang terjadi di dua kabupaten ini, saya mau katakan unik dan sangat inspiratif bagi pengusung pedoman perubahan.
Alasannya, taktik kompromi yang seyogyanya menjadi ciri khas model politik Indonesia guna meredam isu panas yang meletihkan, diabaikan begitu saja.
Seolah-olah memberitahukan ke masyarakat, inilah dadaku dan anda tidak sia-sia menentukan saya sebagai bupati periode kedua.
Di titik kunci ini bahaya pemakzulan forum legislatif pada mereka berdua menanti tapi rupanya itu disadari sebagai proses yang panjang dan sulit dilakukan kata mantan ketua MK Prof. Mahfud MD dalam situs sindonews.com “impeachment itu supersulit”
Fenomena Mutasi Pejabat
Kicau gertak menggertak oleh bupati/walikota dan oknum DPRD tidak luput juga daya jelajahnya hinggap di kalangan pejabat PNS hingga terasa menciptakan kepala dan bokong gatal-gatal.
Kebijaksanaan seorang pemimpin itu tidak tampak di sana, malah justru berkesan musuh turun-temurun yang setiap masalah harus diselesaikan lewat pertarungan kata-kata.
Tak sanggup di pungkiri ada oknum pejabat pns pemerintahan yang bebal dan suka “baterek” dan perlu diberi titik tekan yang keras, namun bukan berarti semua PNS harus diberi perlakuan yang sama.
Dalam banyak segi, profesi PNS itu sangat paradox, berpengaruh dan penting tetapi sekaligus sangat lemah.
Saya katakan begitu penting dan kuatnya alasannya yaitu PNS disumpah dan merupakan hasil dari proses seleksi ribuan orang. Namun, di sisi lain jawaban grand design organisasi serta aturan, menciptakan posisi PNS juga lemah.
Anggapan itu sangat terperinci bila dicermati dalam jenjang karier PNS yang selalu dikaitkan dengan lamanya berdinas, pun urusan kesejahteraan PNS sangat terkait bersahabat dengan jabatan.
Imbasnya, para pejabat paling takut akan tiarap dengan kabar pencopotan, mutasi pejabat dan non-job, seakan-akan dunia selesai zaman dan langit runtuh esok hari ketika tidak lagi memegang suatu jabatan.
Menurut cara pandang John C. Maxwell lewat 21 teori kepemimpinan, bahwa aparatur yang mengagung-agungkan karier dan jabatannya sanggup membelenggu masa depan suatu bangsa.
Sebab, ini tipikal pimpinan kelas rendahan yang cuma diakui keberadaannya alasannya yaitu ia pemegang SK (surat keputusan). Kesetiaan yang mereka tunjukan cuma sekelas tahi kambing, akan tolong-menolong ketika tidak terkena mutasi pejabat, namun cerai berai ketika mereka tersungkur alasannya yaitu jabatan itu lepas.
Akibatnya muncul ungkapan asal bapak/ibu bahagia yang kerap dijadikan penuntun untuk bekerja.
Ini akan menjadi keributan besar manakala angin buritan yang dihembuskan sang kapten menghendaki adanya perubahan haluan kapal.
Solusi Biar Jabatan Tidak Hilang
Masalahnya tidak sepele juga, alhasil ketika seorang PNS dituntun oleh kitab asal bapak/ibu senang maka membuka ruang terjadinya korupsi berjamaah dengan menyelewengkan aturan.
Padahal selaku pejabat intinya mereka yaitu singa Afrika yang berakal kolam kancil namun sayangnya bermental kambing, digertak sedikit saja eksklusif mengembik, mengabulkan semua undangan tak wajar.
Mereka patuh alasannya yaitu takut kehilangan jabatan maka buah simalakama muncul antara memenuhi kepentingan dan menjaga integritas pribadi.
Baca juga
Kumpulan Inovasi Daerah Thomas Alva Edison
Jadi bila tidak mau jabatan itu hilang, ikuti dan penuhi saja undangan aneh-aneh yang tiba dari oknum anggota DPRD atau lainnya.
Namun hanya pejabat dungu yang mau menukar integritas dengan materi dan jabatan sehingga rela mengaburkan huruf jati dirinya sendiri.
Karena alhasil juga ketika sudah di penghujung jalan (baca : pensiun) barulah mereka sadari bahwa tidak berbuat apa-apa selama menjadi seorang PNS, yang dilakukan cuma rutinitas dan pembodohan diri sendiri untuk mengejar status sosial.
Lantas, di mana posisi doa orang renta sanggup kita wujudkan yang dulu ketika lahir menghendaki anaknya supaya menjadi orang yang berkhasiat bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah ?
Akankah doa orang renta sudah tidak lagi menjadi begitu penting diwujudkan sehingga tidak layak ditanggapi ?.
Akhirnya, kepada tuan gubernur, bupati dan walikota mungkin sanggup berguru dulu dari pengalaman Hugo Raffael Chavez, Presiden Kuba yang sukses menggertak dunia barat.
Jangan hingga anda keok alasannya yaitu isu untuk menggertak tidak sempurna dan balik menciptakan sakit gigi ketika bertemu lawan yang sepadan.
Tabiat kepala kawasan menggertak pejabat dengan mutasi pejabat boleh saja dilakukan namun dengan catatan bukan untuk masalah sepele yang tidak membawa dampak apa-apa ke masyarakat.
Masa sih urusan kecil saja harus dimulai dengan mengumbar gertakan hukuman mutasi pejabat, ini kan sangat menggelikan,sampai menciptakan kopi yang saya teguk harus keluar dari lubang hidung ketika membaca sajian pemberitaan beberapa media cetak.
Namun saya berharap alangkah baiknya gertakan itu dilantunkan secara menyejukkan sehingga pelan namun niscaya target-target perubahan yang diinginkan sanggup dapat capai.
0 Response to "PNS TERKENA MUTASI PEJABAT ? INI SOLUSINYA"
Posting Komentar