Sayangnya, sejauh ini produk lokal dalam negeri masih sering dianggap sebagai stereotipe yang kualitasnya abal-abal, tidak hygienes, jelek, dan tak patut di lirik. Takarannya, tak bisa dipungkiri proses pembuatan produk lokal itu sendiri cenderung masih kedap dengan sentuhan teknologi sehingga hasil hasilnya pun terbilang pas-pasan.
Bila ditelusuri secara cermat, ada dua pandangan dalam menakar konsep one product one village ini, pertama setiap desa diarahkan untuk menghasilkan produk berupa barang, dan kedua setiap desa diarahkan untuk menghasilkan satu jenis produk jasa.
Baca juga
Cara cepat mengurangi silpa apbd yang besar
Apa yang disebutkan terakhir, hampir tidak mungkin sanggup dilakukan musababnya Kotamobagu lebih dikenal lantaran produk barang (gula aren, beras, kopi, kacang goyang) bukan produk jasa.
Adalah tidak logis konstruksi berpikir satu desa menyebarkan satu jenis produk jasa tertentu, semisal desa Poyowa Besar di arahkan masyarakatnya untuk berprofesi sebagai tukang gunting rambut, desa Sia untuk urusan pijat memijat dsb. Jika skenario itu dipaksakan terjadi, ini sama halnya memaksa perekonomian Kotamobagu jatuh terjerembab ke titik nadir kesemerawutan dan keterpurukan ekonomi yang serius.
Terlepas dari keterpurukan itu, diakui membangun kemandirian ekonomi kawasan merupakan sebuah pekerjaan yang sangat tidak mengasyikan untuk dipikul sendirian. Hal ini butuh kolaborasi dari semua pemangku kepentingan baik itu masyarakat maupun pemerintah.
Jika semua pemangku kepentingan itu bisa bersatu dibawah bendera satu visi dan misi yang sama maka sudah niscaya takdir kemandirian ekonomi bisa diraih.
Pada titik ini kemandirian ekonomi akan tercermin dari sirkulasi perputaran produk lokal yang cukup mencengangkan dan menjanjikan. Untuk itu seyogyanya membumikan produk lokal disetiap desa tidak bisa pribadi mencangkup kawasan dalam skala luas. Ini penting untuk disadari walikota, lantaran sejatinya di setiap desa harus ada sosok yang memprakarsai masyarakat ke arah di maksud.
Untuk yang terakhir ini, seharusnya ini ialah kiprah pemerintah, atau tepatnya kepala dusun, kepala desa dan turunannya. Paling tidak mereka tidak mempersulit warga masyarakatnya yang punya ikhtiar berusaha menyebarkan produk lokal.
HALUSINASI PEMERINTAH
Lebih lanjut, pertanyaan menggelitiknya, produk apa sebetulnya yang menjadi incaran untuk dikembangkan di wilayah kotamobagu ? Jawaban pertanyaan ini ialah semua potensi disektor apapun, terutama sektor unggulan di desa itu. Misalnya, di desa Moyag lantaran banyak pohon arennya maka yang dikembangkan ialah industri gula merah.
Pun di kawasan poyowa besar lantaran lokasi perkebunannya berada di pinggir sungai mo;ayat maka sangat cocok untuk pengembangan produk olahan ikan air tawar atau komoditi agronomi lainnya.
Tidak berbeda dengan desa-desa yang ada di Kec. Kotamobagu Utara, potensi yang bisa dijadikan andalan dalam kegiatan one produk one village ialah produk olahan kopi, industry kreatif furniture berbahan batang kopi.
Celakanya, semua yang dipaparkan secara gamblang tadi, jauh dari tafsir visi model jasa dan lebih cocok untuk visi agropolitan yakni sebuah kota yang dibangun dan dikembangkan berbasis komoditi pertanian. Sehingga itu sisi buruknya visi kota model jasa dibuang saja ke bahari dan diganti dengan visi agropolitan.
Tak bisa di pungkiri sejauh ini, gejala vital menuju tafsir kota model jasa masih sangat buram dan temaram bahkan loyo. Crash kegiatan semisal kredit lunak bagi pelaku-pelaku perjuangan yang menjadi dampak pengungkit menuju kota model jasa tidak pernah terdengar gaungnya.
Diluar potret visi kota model jasa yang buram itu, pemkot Kotamonbagu perlu memutar otak berkali-kali sebelum menerapkan konsep one product one village dengan menjawab 2 pertanyaan penting.
Pertama, bagaimana tindak lanjut Pemerintah Kotamobagu menyangkut pemasaran produk yang ada di tiap desa ? adakah lembaga, perusahaan yang bersedia menampung produk-produk itu ? Jangan hingga produk lokal menumpuk bergunung-gunung lantaran tidak terserap pasar sementara di ujung lain masyarakat sudah niscaya akan nombok, menutup semua faktor produksi yang telah terpakai sebelumnya.
Pertanyaan kedua, berapa banyak jenis produk yang akan dihasilkan di wilayah Kotamobagu ? Pada titik ini, mengingat jumlah desa yang ada di Kotamobagu 15 desa, maka saya optimis besar kemungkinannya jumlah produk itu 15 jenis.
Namun untuk alasan keterbatasan anggaran dari APBD maka jumlah 15 jenis produk saya asumsikan tergelincir tajam ke angka 3 – 4 jenis. Kalau proyeksi saya itu tepat, maka sebetulnya pemkot Kotamobagu tidak perlu lagi mengusung konsep one produk one village, lantaran 3 - 4 produk itu telah ada dalam pusaran ekonomi Kotamobagu (baca : kacang goyang, kopi, gula merah, beras).
Ide mengusung one produk one village di paruh waktu Pemerintahan TB-Jadi yang 22 September kemudian genap 2 tahun, rasanya sebuah halusinasi dan merupakan wangsit omong kosong, sebuah jurus pamungkas membangun demarkasi gres untuk mendulang simpati semata.
Bukan tanpa alasan hal itu saya lontarkan, berkaca pada industry pengolahan coklat di bilangan desa Poyuyanan yang mati suri lantaran duduk kasus pemasaran yang cak beres maka tak ditabukan konsep one produk one village takdirnya tidak akan berbeda jauh, megap-megap di dera pelbagai masalah.
Ini akan berakhir antiklimaks yang akan memperteguh stigma negatif bahwa Walikota tidak fokus dan gagal mengemban visi kota model jasa yang diusungnya.
Wajar kalau nantinya rakyat Kotamobagu pada periode Pemilukada nantinya, ramai-ramai berpindah haluan mendukung calon walikota yang gres dan dianggap konsisten, kekeh memperjuangkan visinya. Semoga
0 Response to "HALUSINASI SATU DESA SATU PRODUK"
Posting Komentar